KOTA BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi menegaskan komitmennya dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas, khususnya dalam pengelolaan anggaran publikasi serta kemitraan dengan media massa.
Pemkot Bekasi menyebut, anggaran publikasi merupakan bagian penting dalam mendukung keterbukaan informasi publik, terutama untuk memastikan program pembangunan, kebijakan daerah, dan layanan pemerintah dapat tersampaikan secara luas kepada masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, setiap penggunaan anggaran publik tetap mengacu pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk keterbukaan, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemerintah daerah juga terus mendorong penguatan kemitraan yang profesional dan berintegritas dengan insan pers dan perusahaan media. Hal ini dilakukan agar kerja sama publikasi dapat berjalan lebih efektif, sehat, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Selain itu, Pemkot Bekasi secara berkelanjutan melakukan evaluasi terhadap mekanisme kerja sama publikasi guna meningkatkan efektivitas penyampaian informasi publik serta memperkuat pengawasan dalam pengelolaan anggaran.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus memastikan keterbukaan informasi publik dapat terus berjalan secara optimal.
Komitmen tersebut juga tercermin dari capaian Pemerintah Kota Bekasi dalam evaluasi Monitoring Centre for Prevention (MCP) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pengelolaan APBD Tahun 2025.
Dalam hasil evaluasi tersebut, Kota Bekasi berhasil meraih skor 83 dan masuk kategori zona hijau, yang menunjukkan bahwa tata kelola anggaran daerah dinilai berjalan baik dan akuntabel.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyampaikan bahwa capaian tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan APBD serta memperkuat sistem pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan.
“Capaian ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan APBD dan menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan,” ujar Tri Adhianto.
Menurutnya, evaluasi MCP KPK menjadi instrumen penting dalam memperkuat sistem pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Ke depan, Pemkot Bekasi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan anggaran publikasi dan kemitraan media yang transparan, profesional, dan akuntabel.
