KOTA BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi memastikan Alun-alun M Hasibuan tidak akan menjadi lokasi baru Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD). Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menilai kawasan tersebut tidak memungkinkan untuk digunakan sebagai jalur bebas kendaraan.
“Karena memang menjadi sesuatu yang tidak memungkinkan kalau kita melaksanakan CFD di alun-alun,” ujar Tri Adhianto saat ditemui di Gedung DPRD Kota Bekasi, Senin (15/6/2026).
Menurut Tri, usulan penyelenggaraan CFD di Alun-alun M Hasibuan sebelumnya sempat disampaikan Sekretaris Daerah Kota Bekasi Junaedi. Namun, hingga kini belum pernah ada evaluasi maupun kajian resmi yang dilakukan pemerintah.
“Kami tidak pernah melakukan evaluasi terkait CFD itu ada di alun-alun,” katanya.
Meski demikian, Pemkot Bekasi tidak menghentikan rencana penambahan lokasi CFD. Beberapa kawasan seperti Grand Galaxy, Harapan Indah, Vida, dan BTR masih masuk dalam pembahasan sebagai alternatif penyelenggaraan.
Selain itu, Tri juga membuka peluang agar CFD dapat digelar di setiap kecamatan di Kota Bekasi. Menurutnya, konsep tersebut dapat diwujudkan apabila didukung sarana dan prasarana yang memadai.
“Saya kira bagus ya, dan segala sesuatunya sangat memungkinkan. Tinggal lihat saja sarana dan prasarananya,” ucapnya.
Ia mengatakan, pengembangan CFD di tingkat kecamatan sejalan dengan program Pemkot Bekasi yang tengah memperbanyak ruang terbuka melalui pembangunan dan penataan taman di berbagai wilayah. Dengan begitu, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan lokasi untuk berolahraga maupun beraktivitas bersama keluarga.
Wacana pemerataan CFD sebelumnya juga diusulkan Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary. Menurutnya, penyebaran CFD ke setiap kecamatan tidak hanya memudahkan akses masyarakat, tetapi juga berpotensi menggerakkan ekonomi lokal melalui pelibatan pelaku UMKM.
Di sisi lain, Latu sempat mengkritisi rencana CFD di Alun-alun M Hasibuan karena lokasinya berdekatan dengan RSUD Kota Bekasi, Stasiun Bekasi, dan sejumlah fasilitas publik lainnya. Ia menilai penutupan jalan di kawasan tersebut berisiko mengganggu mobilitas jika tidak didukung rekayasa lalu lintas yang matang.
Dengan dibatalkannya rencana tersebut, arah kebijakan Pemkot Bekasi kini cenderung mengutamakan pemerataan pelaksanaan CFD ke wilayah-wilayah yang dinilai lebih representatif dan minim mengganggu aktivitas masyarakat.
