KOTA BANDUNG – Proyek pusat data AI berskala besar di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, diminta berhenti sementara karena belum memenuhi kelengkapan dokumen lingkungan dan bangunan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan proyek yang dikembangkan BDX Data Centers tersebut belum memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“PBG dan AMDAL belum keluar. Jangan dulu berjalan proyeknya. Berhentikan dulu pembangunannya,” ujar Dedi, Rabu (30/9/2026).
Menurutnya, seluruh dokumen harus diselesaikan sebelum pembangunan dilanjutkan. Konsultan proyek juga diminta segera menyerahkan persyaratan agar pemerintah daerah dapat memproses dokumen yang diperlukan.
Selain menyoroti aspek legalitas pembangunan, Dedi meminta analisis dampak proyek disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Kajian tersebut antara lain harus menjelaskan potensi kebisingan fasilitas hingga kebutuhan sumber daya air selama pusat data beroperasi.
Penggunaan air Waduk Jatiluhur menjadi perhatian karena sumber air tersebut memiliki fungsi penting bagi masyarakat dan sektor pertanian. Pemerintah meminta keberadaan pusat data tidak mengganggu fungsi yang telah berjalan selama ini.
Proyek tersebut mulai dibangun pada 22 September 2026 di lahan seluas sekitar 8.000 meter persegi. Kapasitas daya listriknya direncanakan mencapai 640 megawatt.
Pembangunan pusat data itu merupakan bagian dari meningkatnya investasi infrastruktur digital di Jawa Barat.
Namun, Pemprov Jabar menegaskan besarnya investasi tidak menghilangkan kewajiban pengembang untuk memenuhi ketentuan lingkungan, tata ruang, serta bangunan sebelum konstruksi dapat diteruskan.
