KOTA BEKASI – Tata kelola pemerintahan yang inklusif, responsif, dan bebas diskriminasi menjadi arah yang terus diperkuat Pemerintah Kota Bekasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui Pelatihan Kota Hak Asasi Manusia (HAM) yang dibuka Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Drs. Junaedi. Sebanyak 25 peserta dari unsur aparatur pemerintah daerah, akademisi, dan elemen masyarakat mengikuti kegiatan hingga 3 September 2026.
Junaedi mengatakan, setiap kebijakan yang dihasilkan pemerintah harus memberikan manfaat secara adil dan menjamin terpenuhinya hak masyarakat. Prinsip HAM perlu menjadi pertimbangan utama sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program.
Sebagai kota metropolitan yang berkembang pesat, Kota Bekasi memiliki karakter masyarakat yang beragam serta dinamika sosial yang tinggi. Kondisi tersebut menuntut aparatur pemerintah mampu mengenali kebutuhan warga dan memberikan pelayanan tanpa membedakan latar belakang mereka.
“Pemerintah daerah merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia,” kata Junaedi.
Menurutnya, orientasi pembangunan tidak boleh hanya tertuju pada infrastruktur. Pemerintah juga harus memperhatikan pemenuhan hak dasar, pengelolaan lingkungan hidup, kualitas pelayanan publik, serta perlindungan terhadap kelompok rentan dan penyandang disabilitas.
Pelatihan Kota HAM diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam tugas sehari-hari. Peserta juga akan mendalami instrumen HAM dan merumuskan rencana tindak lanjut bagi pembangunan Kota Bekasi.
Kehadiran akademisi, masyarakat sipil, dan kelompok komunitas membuka ruang dialog yang lebih luas. Kolaborasi lintas elemen diperlukan untuk membangun kebijakan yang peka terhadap persoalan dan kebutuhan nyata masyarakat.
Junaedi berharap peserta mengikuti pelatihan secara aktif agar kegiatan melahirkan langkah konkret dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Penerapan perspektif HAM diharapkan mendorong terciptanya Kota Bekasi yang lebih humanis, berkeadilan, dan mampu memberikan pelayanan setara kepada seluruh warga.
