BOGOR – IPB University menegaskan bahwa kampus tidak terlibat dalam pengelolaan operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Peran IPB dalam program strategis nasional tersebut difokuskan pada penguatan riset, kajian akademik, dan pembangunan sistem pemenuhan gizi nasional yang berkelanjutan.
Penegasan itu disampaikan dalam forum dialog terbuka antara pimpinan kampus dan mahasiswa di Gedung Startup Center, Kampus Taman Kencana, Bogor. Dialog digelar sebagai upaya meluruskan berbagai informasi yang berkembang di masyarakat mengenai keterlibatan IPB dalam program MBG.
Rektor IPB University, Dr Alim Setiawan Slamet, mengatakan sejak awal pihaknya telah memutuskan untuk tidak mengambil peran dalam operasional SPPG dengan mempertimbangkan berbagai risiko teknis, termasuk aspek keamanan pangan.
“Kami membuka ruang dialog karena masih ada informasi yang berkembang secara tidak utuh sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Posisi IPB perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik,” kata Alim.
Menurutnya, kontribusi IPB diwujudkan melalui pembentukan Center of Excellence (CoE) Pemenuhan Gizi Nasional bersama Badan Gizi Nasional, Bappenas, Unicef, dan sejumlah mitra strategis lainnya.
Melalui CoE tersebut, IPB berperan dalam penyusunan kajian akademik, pengembangan standar mutu, pelatihan sumber daya manusia, hingga penguatan sistem pengawasan berbasis data. Kampus juga mendorong pembentukan pusat-pusat keunggulan serupa di berbagai daerah, seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Timur.
Kepala Lembaga Riset Internasional Pangan, Gizi, Kesehatan, dan Halal IPB University, Prof Erika B Laconi, menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki mandat utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penguatan sistem.
Ia menyebut sivitas akademika dapat memberikan kontribusi melalui penelitian, inovasi pangan, pengawasan lapangan, hingga pengembangan startup berbasis pangan dan gizi guna mendukung keberhasilan program pemenuhan gizi nasional.
Terkait pengelolaan SPPG, IPB menjelaskan bahwa pembangunan dan operasionalnya dilakukan oleh PT Bogor Life Science and Technology (BLST), perusahaan holding milik IPB, melalui yayasan yang dibentuk secara khusus dan berbadan hukum tersendiri.
Direktur PT BLST, Dr Luhur Budijarso, mengatakan pengembangan SPPG telah melalui kajian risiko yang matang selama lebih dari satu tahun. Menurutnya, model yang dikembangkan tidak hanya berorientasi pada operasional dapur, tetapi juga bertujuan membangun ekosistem agribisnis dan rantai pasok pangan yang berkelanjutan.
“Pengembangan SPPG diharapkan dapat menciptakan nilai tambah bagi petani, peternak, dan pelaku UMKM lokal melalui penguatan rantai pasok pangan,” ujarnya.
BLST juga menegaskan bahwa lokasi SPPG tidak berada di dalam lingkungan kampus IPB, tidak menggunakan fasilitas maupun sumber daya kampus, serta tidak diperuntukkan bagi pengadaan MBG bagi mahasiswa.
Sementara itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) IPB menyambut baik forum dialog tersebut karena memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai posisi kampus dalam program MBG sekaligus membuka ruang bagi mahasiswa untuk turut mengawal implementasi kebijakan pemenuhan gizi nasional.
