KOTA BEKASI – Profesionalisme dan integritas aparatur menjadi perhatian Wali Kota Bekasi Tri Adhianto saat melakukan pemantauan pelayanan publik di sejumlah perangkat daerah.
Tri menegaskan bahwa pegawai pemerintah telah memperoleh tanggung jawab dan penghasilan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, ia meminta tidak ada praktik pungutan liar maupun pelayanan yang mempersulit warga.
“Jangan sampai ada pungutan liar. Kita ini sudah digaji oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi berikan pelayanan yang terbaik,” ujar Tri.
Penegasan tersebut disampaikan saat Tri memantau pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi menyusul munculnya sejumlah keluhan masyarakat di media sosial.
Tri mendatangi ruang pelayanan, memeriksa aktivitas aparatur, serta berdialog langsung dengan warga yang sedang mengurus administrasi.
Ia antara lain menemui Suhana, warga Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara, yang tengah melakukan verifikasi terkait data desil.
Suhana menyampaikan dirinya tercatat dalam desil 2, tetapi belum terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Tri langsung menghubungi Camat Bekasi Utara dan meminta persoalan tersebut ditindaklanjuti bersama pihak kelurahan.
“Ini langsung ditindaklanjuti. Tolong nanti kecamatan dan kelurahan cek dan pastikan datanya, sehingga masyarakat mendapatkan kepastian,” kata Tri.
Menurutnya, pemantauan tersebut bukan bertujuan mencari kesalahan pegawai, melainkan memastikan kualitas pelayanan tetap terjaga.
“Pelayanan berjalan baik. Kita pastikan pagi-pagi tidak ada yang nongkrong di kantin. Kita ingin memastikan semua aparatur berada di tempat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Pengawasan serupa juga diarahkan kepada Badan Pendapatan Daerah, Dinas Sosial, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Tri menilai kritik maupun apresiasi masyarakat melalui media sosial merupakan bagian dari kontrol publik. Setiap laporan, menurutnya, harus memperoleh respons agar warga mengetahui tindak lanjut atas persoalan yang mereka sampaikan.
Ia menegaskan, pemerintah harus hadir memberikan solusi dan kepastian pelayanan kepada masyarakat.
